Menjadi petugas lapangan membuat saya lumayan sering berinteraksi dengan masyarakat dan mengenal kondisi ekonomi secara riil khususnya di Lombok Timur dan Lombok Tengah, wilayah kerja saya 4 tahun belakangan. Dibandingkan 3-4 tahun lalu terjadi perubahan signifikan di desa-desa dengan adanya Program Dana Desa dari dana APBN, pembangunan terjadi nyaris di seluruh desa yang saya lewati dan kunjungi. Mungkin itu salah satu alasan saya menikmati kunjungan lapangan dengan sepeda motor karena bisa menelusuri jalan-jalan tanah yang baru dibuka, bukti bahwa jerih payah pengumpulan Pajak bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat hingga level terbawah.
Harus dipahami bahwa Pemerintahan yang sekarang berkonsentrasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, terluar, perbatasan, dan desa, sehingga program subsidi dan pembangunan di kota dikurangi, tentu masyarakat kota pada umumnya akan merasakan seakan-akan kondisi ekonomi begitu susah akhir-akhir ini (sampai tercetus istilah "kemana uang pergi? Kok usaha dimana-mana sepi!"). Pemerataan ekonomi yang dicita-citakan sejak Negara ini merdeka mungkin mulai terwujud saat ini. Sebagai gambaran, sejak 2015 setiap desa memperoleh dana untuk pembangunan infrastruktur lebih dari Rp500 juta, dan tahun 2017 nilainya telah lebih dari Rp700 juta. Tinggal dihitung ada berapa ratus desa di tiap kabupaten, maka nilai Dana Desa ini besar sekali!
